Aliansi Reformasi Kembali : Menyuarakan Aspirasi Di Dinas Pendidikan Dan DPUPR Provinsi Banten

SERANG, Kalimati.id -- ALIANSI REFORMASI yang tergabung dari beberapa LSM dan Media Online kembali menyuarakan Aspirasinya di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

 

Dalam aksinya di dua Dinas tersebut mereka kembali mempertanyakan terkait kebijakan Dinas yang lebih menggunakan metode e-katalog untuk Pekerjaan Kontruksi dan di temukan beberapa pihak Penyedia yang mengerjakan di duga ada beberapa perusahaan yang Sertifikat Badan Usahanya Mati (SBU) atau sudah kadar luarsa dan tidak sesuai Subklasifikasinya.

"Danny selaku Presedium ALIANSI REFORMASI mengatakan bahwa iya sangat kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten yang mana sudah tiga kali menggelar aksi namun tidak ada yang mau menemui kita,apa sulitnya mereka memberikan jawaban dan pembuktian kepada kita jika memang dugaan kami salah,ujar Danny.

Lanjut Danny mengatakan kita sebagai masyarakat berhak mempertanyakan hal tersebut sebagai masyarakat dalam mengawal dan mengawasi kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten,mereka hanya pengelola dan pengemban amanah masyarakat Provinsi Banten apa sulitnya mereka menemui dan memberikan pembuktian.

"Terkait Dinas DPUPR Provinsi Banten bukan hanya permasalahan e-katalog kontruksi dan Sertifkat Badan Usaha saja ,kita juga mengkritisi kinerja Kepala UPTD PJJ Lebak yang mana berdasarkan hasil investigasi di lapangan masih ada beberapa ruas yang menjadi kewenanganya belum terpelihara,"ujar Danny.

Pada dasarnya Aksi kita  adalah bentuk kepedulian kepada tanah kelahiran kita dan melanjutkan perjuangan para tokoh-tokoh pendiri Provinsi Banten yang telah berjuang,

Aksi kita tidak ada yang menunggangi atau ada kepentingan lain,kita hanya miris dengan kondisi kebijakan-kebijakan dan regulasi yang Pemprov Banten buat seperti e-katalog kontruksi.

"Kita pastikan gerakan kita tidak akan berhenti sampai di sini saja,kita akan terus bergerak samapai mendapatkan jawaban secara terang benderang dan Kalo tidak ada halangan kita akan berangkat ke KPK ,jika hanya ke Kajaksaan Tinggi saya pikir hanya buang-buang waktu,"ujar Danny.

Kita akan berangkat ke KPK untuk konsultasi dan membawa data serta persoalan yang terjadi di Pemprov Banten saat ini,jujur saja kita sebagai Aktifis di Banten sudah krisis kepercayaan Kepada APH yang ada di Daerah.