Direktur. Eksekutif DPP LSM SIDAK : Gubernur Baru Banten Harus Segera Rotasi Kepala OPD Banten, Rotasi Pegawai Samsat dan Jangan Ada Pemimpim Wanita.

BANTEN, Kalimati.id - Andra Soni Gubernur Banten Dan wakil Gubernur Banten  A Dimyati Natakusuma terpilih, sepertinya harus Komitmen dengan statement pada saat kampanye Pilkada 2024 dengan Jargon Anti Korupsi di Provinsi Banten, Tidak Diperbolehkan Perempuan Jadi Pemimpin, dan Rotasi Besar-besaran staf dinas yang sudah terlalu lama kerja di satu tempat seperti di Samsat, Perkim, Dindik, Bapenda, Dinkes dan dinas lain yang memang perlu adanya penyegaran dan pengalaman baru untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Maka dengan hal tersebut Gubernur baru harus bersih - bersih dan melakukan  rotasi segera terhadap para pegawai dan Kepala OPD Banten apabila menginginkan tanah Jawara ini maju sesuai keinginan Rakyat yang saat itu memilihnya. 

Sesuai dengan Peraturan terbaru tentang mutasi PNS adalah Permendagri Nomor 58 Tahun 2019. Permendagri ini mengatur mutasi PNS antarprovinsi, antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi.

Gubernur melakukan pembinaan terhadap mutasi PNS kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Mengacu pada peraturan tersebut maka sudah saatnya Andrasoni merombak seluruh Kepala OPD di Banten dan para staf yang sudah terlalu lama kerja di salah satu dinas, terutama di Bapenda dan Samsat. 

"Hal ini dikatakan karena kami sudah banyak menerima aduan, terutama dari para staf bahwa yang kerja di Bapenda dan Samsat jangan anteng-anteng saja, gantian katanya. 

Itu yang kami terima keluhan dari para staf yang kerjanya di dinas yang kering dan sudah berpuluh tahun tidak pernah di rotasi, " ungkap Edi. "Apabila belum saja ada pelaksanaan rotasi staf, maka mereka meminta mohon di ingatkan kembali lewat pemberitaan, " lanjutnya. 

Alasan lain menurut Edi, untuk para kepala OPD-pun jangan sampai menjadi kuncen  duduk disuatu Dinas tertentu,  ini demi menjaga kepada para kepala OPD Banten agar tidak  semakin membengkak harta kekayaan dari Hasil jabatannya selama ini.

"Kami minta kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Untuk segera Evaluasi atau rotasi pegawai (staf) dan Kepala OPD Banten, yang selama ini diduga ditunggangi oleh para Mafia Proyek atau para penjilat OPD Banten.  Dan mereka dibelakangnya menutupi segala  pekerjaannya  sebagama lima tahun kebelakang, banyak kasus di OPD Banten terjadi , hanya  bawahan Kepala OPD Banten yang  jadi korban  dan terjerat hukum  Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kepala OPD Banten tidak tersentuh Hukum. Padahal jelas ikut andil dalam pelaksanaan Progres dan Tandatangan Pencairannya. Bila tidak di Evaluasi dan di Rotasi para staf dan  para OPD Banten ini jelas akan menimbulkan masalah baru dikemimpinan Gubernur yang jargonya Anti Korupsi dan KKN, " terang Edi. 

"Dari hasil informasi yang didapat, ada di salah satu  Dinas sudah mulai berbagi kegiatan karena takut kesalahan di tahun sebelumya di bongkar kembali.

Dan jangan lupa kami ingat statement Dimyati, bahwa Perempuan jangan dijadikan PEMIMPIN, " pungkasnya.