Aliasi-PMPB Akan Gelar Aksi Di Kantor PLN UP3 Banten UTARA, Sorot Pemadaman Listrik Dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

SERANG,Kalimati.id — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (ALIASI-PMPB) bersama sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Banten Utara. 

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial masyarakat terkait persoalan pemadaman listrik serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 03 September 2026

Waktu: Pukul 10.00 WIB sampai selesai

Titik kumpul: Sekretariat Bersama ALIANSI-PMPB Lokasi aksi: Kantor PLN UP3 Banten Utara Estimasi massa: ±10 orang Koordinator: Prayudha P. Pradana

Presidium: Prasetyo Mugia pagestu.

Evaluasi Pemadaman Listrik dan Perbaikan Sosialisasi Dalam pemberitahuan aksi, ALIANSI-PMPB menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi adanya keluhan masyarakat, khususnya warga Taman Banten Lestari (TBL), Kecamatan Serang, mengenai pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama serta keterbatasan informasi yang diterima masyarakat sebelum terjadinya pemadaman.

Menurut ALIANSI-PMPB, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak kegiatan pemeliharaan jaringan listrik sepanjang dilakukan dengan pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang memadai.

Pemadaman listrik pada jam aktivitas rumah tangga maupun kegiatan masyarakat dinilai dapat menimbulkan berbagai kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial secara damai serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami berharap pihak PLN dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat,” demikian pokok sikap ALIANSI-PMPB.

Tujuh Tuntutan kepada PLN UP3 Banten Utara Dalam aksi tersebut, ALIANSI-PMPB menyiapkan sejumlah tuntutan kepada pihak PLN UP3 Banten Utara, di antaranya:

Meminta Direktur/Pimpinan PLN UP3 Banten Utara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab dan dasar pelaksanaan pemadaman listrik di wilayah TBL dan sekitarnya.

Meminta PLN UP3 Banten Utara memperbaiki mekanisme sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukan pemadaman terjadwal.

Meminta pemberitahuan pemadaman disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi, tidak hanya melalui media sosial, sehingga dapat diterima masyarakat secara lebih luas.

Meminta PLN UP3 Banten Utara memberikan informasi mengenai jadwal pemadaman, wilayah terdampak, durasi, serta tujuan pemeliharaan secara jelas.

Meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemadaman agar tidak menimbulkan gangguan yang tidak perlu terhadap aktivitas masyarakat.

Meminta PLN UP3 Banten Utara membuka ruang komunikasi dengan warga untuk menyampaikan keluhan sekaligus memperoleh penjelasan secara langsung.

Meminta agar setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan kelistrikan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan terukur.

Aksi Damai dan Kontrol Sosial

ALIANSI-PMPB menegaskan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan santun dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinator aksi Prayudha P. Pradana dan Presidium Prasetyo Mugia Pangestu juga mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.

Pihaknya berharap aksi tersebut dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan PLN sehingga persoalan pemadaman listrik dan penyampaian informasi kepada pelanggan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

AKAN TEMPUH LANGKAH LANJUT

ALIANSI-PMPB menyatakan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons atau penyelesaian yang memadai, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Ombudsman RI, DPRD, dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog yang baik. 

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan kelistrikan, khususnya ketika terjadi pemadaman yang berdampak terhadap aktivitas warga,” tegasnya.