PEKAN DEPAN, ALIANSI PEDULI PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN KEMBALI GELAR AKSI DI OPD KABUPATEN SERANG, DANNY PRATAMA SOROTI MINIMNYA RUANG DIALOG
SERANG, 29 OKTOBER 2026 – Aliansi Peduli Pembangunan Provinsi Banten berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Aksi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas sejumlah persoalan tata kelola administrasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang hingga kini masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Ketua LSM Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM), Danny Pratama, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan sikap sejumlah OPD yang dinilai belum membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang telah disampaikan oleh aliansi.
Menurut Danny, langkah yang ditempuh pihaknya bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan pengadaan barang/jasa.
"Kami hadir dalam rangka menyampaikan kritik yang membangun. Sebab, tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari administrasi yang baik pula. Kami ingin persoalan yang menjadi perhatian kami dapat diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujar Danny saat dikonfirmasi di Sekretariat DPP LSM Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM), Kamis (29/10/2026).
Danny mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi sejumlah OPD yang telah bersedia membuka ruang dialog dan menerima masukan dari aliansi. Menurutnya, sikap tersebut merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
"Alhamdulillah, sudah ada beberapa OPD yang membuka ruang dialog dengan kami. Ini yang kami harapkan. Kritik dan masukan seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai bentuk permusuhan," katanya.
Namun demikian, Danny menyayangkan masih adanya sejumlah OPD yang dinilai belum memberikan ruang komunikasi yang memadai terkait persoalan yang ingin diklarifikasi oleh aliansi.
Ia juga menyoroti sikap Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, yang disebutnya belum menunjukkan respons dan keterbukaan sebagaimana diharapkan dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
"Saya sangat menyayangkan apabila masih ada pejabat yang terkesan acuh terhadap upaya kami untuk berdialog. Kami datang bukan untuk mencari musuh, apalagi menjatuhkan siapa pun. Kami ingin menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik," tegas Danny.
Menurutnya, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah semestinya dapat membangun komunikasi yang sehat. Pemerintah membutuhkan pengawasan dari masyarakat, sementara masyarakat juga membutuhkan keterbukaan informasi dan penjelasan dari penyelenggara pemerintahan.
"Kami ini sangat peduli terhadap Pemerintah Kabupaten Serang. Kami ingin menjadi mitra, ibarat tangan kanan dan tangan kiri yang saling melengkapi. Ketika ada persoalan yang perlu diklarifikasi, seharusnya dibuka ruang komunikasi agar semuanya menjadi terang dan dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.
DORONG PERUBAHAN TATA KELOLA DI ERA KEPEMIMPINAN RATU ZAKIYAH
Danny menegaskan, pihaknya berharap kepemimpinan Bupati Serang, Ratu Zakiyah, mampu membawa perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pembenahan administrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa.
Ia menilai, perbaikan tata kelola tidak cukup hanya melalui perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga harus disertai administrasi yang tertib, transparansi, akuntabilitas, serta kesediaan setiap perangkat daerah untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
"Kami ingin pada masa kepemimpinan Ibu Bupati Ratu Zakiyah ada perubahan yang nyata. Kami berharap tata kelola administrasi dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Serang semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa dijelaskan melalui dialog justru berlarut-larut karena tidak adanya komunikasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, rencana aksi pada pekan depan merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang akan dilakukan secara terbuka. Aliansi berharap OPD terkait dapat merespons tuntutan klarifikasi dengan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
ALIANSI BERHARAP DAPAT BERTEMU KETUA DPRD KABUPATEN SERANG
Selain menyoroti respons sejumlah OPD, Danny juga menyampaikan keinginan aliansi untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum.
Pertemuan tersebut dinilai penting agar pihak legislatif dapat mengetahui secara langsung berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian aliansi, sekaligus mendengar dokumen, data, dan materi yang hendak disampaikan.
"Kami juga ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum. Kami ingin menyampaikan secara langsung sejumlah persoalan tata kelola di lingkungan Pemkab Serang yang menurut hasil kajian dan temuan awal kami masih memerlukan penjelasan serta pembenahan," ujarnya.
Danny berharap DPRD Kabupaten Serang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi administrasi pemerintahan dan pengadaan barang/jasa.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat sipil, eksekutif, dan legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab.
AKSI SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN MASYARAKAT
Aliansi Peduli Pembangunan Provinsi Banten menegaskan bahwa rencana aksi pekan depan merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Danny berharap pihak-pihak terkait tidak memandang langkah tersebut sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai dorongan agar setiap persoalan yang dipertanyakan dapat dijawab secara objektif dan berdasarkan fakta.
"Kami tidak ingin sekadar datang, berorasi, kemudian pulang tanpa penyelesaian. Kami ingin ada kejelasan, ada dialog, dan ada tindak lanjut. Kalau administrasinya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan dan tunjukkan dasar dokumennya. Namun, apabila memang ditemukan kekurangan, tentu harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama," tutupnya.
Aliansi berharap Pemerintah Kabupaten Serang dapat merespons rencana penyampaian aspirasi tersebut secara terbuka dan proporsional. Dengan demikian, setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat diklarifikasi secara objektif, tanpa membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa.
