Headline
Hukum
Serang
0
Aliansi-Kajian Monitoring Banten Soroti Dugaan Ketidak Transparanan Anggaran Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Cilegon T.A 2025, 6 Paket Pengadaan Tercatat Payment Outside System
CILEGON, Kalimati.id – Aliansi Kajian Monitoring Banten (KMB) menyoroti pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut berkaitan dengan adanya enam paket pengadaan yang tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM dari total 29 paket pengadaan.
Berdasarkan hasil penelaahan data yang dilakukan KMB, enam paket tersebut memiliki nilai akumulasi sebesar Rp1.771.927.449. KMB menilai status tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak dinas terkait, khususnya mengenai mekanisme pembayaran, pelaksanaan pekerjaan, pencatatan administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
Prayudha P Pradana selaku Koordinator Aksi Lapangan menjelaskan bahwa pihaknya datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami mempertanyakan adanya enam paket pengadaan yang tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM dengan nilai mencapai Rp1,77 miliar.
Ini bukan persoalan kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Kami meminta pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pencatatan status tersebut dan bagaimana mekanisme pembayarannya," jelas Prayudha.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah seluruh proses pengadaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami meminta dibukanya dokumen kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran dan pencairan anggaran, berita acara serah terima pekerjaan (BAST), serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Jangan sampai muncul pertanyaan di tengah masyarakat karena tidak adanya penjelasan yang transparan," tegasnya.
Prayudha juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta Inspektorat Kota Cilegon melakukan pemeriksaan dan audit terhadap paket-paket pengadaan yang tercatat dengan status tersebut.
Menurut kami, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara nilai pembayaran, dokumen administrasi, dan hasil pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Lebih lanjut, prayudha mendesak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon memberikan klarifikasi tertulis mengenai seluruh paket yang menjadi perhatian, termasuk nama paket, kode RUP, nilai anggaran, penyedia barang/jasa, status pekerjaan, serta realisasi pembayaran.
"Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menghakimi pihak mana pun. Namun, ketika terdapat data pengadaan dengan status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM, maka sudah sewajarnya ada penjelasan resmi dan pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tambah Prayudha.
Prayudha menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Melalui aksi tersebut, KMB berharap Wali Kota Cilegon, Inspektorat Kota Cilegon, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang disampaikan.
"BUKA DATA, JELASKAN TRANSAKSI, TEGAKKAN AKUNTABILITAS!"
KMB menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban dan akuntabilitas merupakan keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
ALIANSI KAJIAN MONITORING BANTEN (KMB)
Bersama Masyarakat Membangun Banten
putera yudha
Headline