Headline
Hukum
Serang
0
Aliansi Peduli Banten Bakal Gelar Aksi Di BAPENDA Provinsi Banten, Soroti 15 Paket Pengadaan Pemeliharaan UPTD Samsat Serang Kota, TA 2025 Senilai Rp1,19 MILIAR
SERANG, Kalimati.id – Aliansi Peduli Banten (Bersama Masyarakat Membangun Banten) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten pada Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah, khususnya pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Serang Kota.
Berdasarkan hasil penelaahan awal terhadap dokumentasi paket penyedia dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, Aliansi Peduli Banten menemukan sejumlah paket pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi, verifikasi, dan evaluasi menyeluruh.
Dalam dokumen kajian yang disiapkan, tercatat 15 paket pekerjaan dengan total nilai pagu sebesar Rp1.196.589.250 atau sekitar Rp1,19 miliar.
Koordinator aksi Aliansi Peduli Banten, Rahmanda, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti sejumlah paket pengadaan yang membutuhkan penjelasan secara terbuka, terutama berkaitan dengan kesesuaian perencanaan, nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, mekanisme pengadaan, hingga bukti realisasi pekerjaan.
Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah pengecatan dinding eksterior gedung UPTD Samsat serang kota kantor dengan kode RUP 60315345 senilai Rp.200.160.000.
Menurut Aliansi, nilai tersebut perlu dijelaskan secara transparan, termasuk luas bidang dinding yang dicat, volume pekerjaan, spesifikasi material, analisis harga satuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumentasi hasil pekerjaan.
Selain itu, terdapat paket jasa kebersihan gedung dengan kode RUP 56282298 senilai Rp181.500.000. Aliansi juga mempertanyakan adanya perbedaan identitas paket pada bagian History Paket dalam dokumentasi SIRUP, yang menampilkan kode RUP berbeda dengan nama paket Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum.
Persoalan lainnya menyangkut paket pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional dengan total pagu Rp124.480.000. Aliansi meminta penjelasan mengenai jumlah kendaraan yang dipelihara, rincian suku cadang, biaya servis, identitas kendaraan, serta bukti pelaksanaan pekerjaan.
Tidak hanya itu, paket BBM genset dan kendaraan Samling senilai Rp97.560.000 serta jasa internet senilai Rp180.288.000 juga menjadi perhatian.
Kedua paket tersebut tercatat menggunakan metode pengadaan dikecualikan sehingga Aliansi meminta penjelasan mengenai dasar penerapan metode tersebut dan dokumen pendukung transaksinya.
Sementara itu, paket pengiriman berkas KBMDU senilai Rp192.780.000 turut dipertanyakan terkait volume pengiriman, jumlah dokumen, tujuan pengiriman, tarif satuan, dan bukti penerimaan.
RAHMANDA: KAMI MEMINTA KETERBUKAAN, BUKAN SEKADAR JAWABAN LISAN
Rahmanda menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk membangun opini atau menyimpulkan adanya tindak pidana, melainkan mendorong pihak terkait memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aliansi Peduli Banten meminta Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang membuka dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk RUP, DPA, RAB, spesifikasi teknis, dokumen pemilihan penyedia, kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran, serta berita acara serah terima pekerjaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Selain itu, Aliansi mendesak Inspektorat Provinsi Banten melakukan audit atau reviu sesuai kewenangannya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban paket pengadaan tersebut.
Aliansi juga meminta Gubernur Banten melalui perangkat daerah terkait melakukan evaluasi terhadap tata kelola anggaran dan pengadaan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang.
12 POIN TUNTUTAN ALIANSI PEDULI BANTEN
Dalam rencana aksi tersebut, Aliansi Peduli Banten membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
Mendesak Kepala UPTD Samsat Serang Kota Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang memberikan klarifikasi terbuka dan tertulis terhadap paket pengadaan TA 2025.
Meminta keterbukaan dokumen perencanaan, RUP, DPA, RAB, spesifikasi teknis, kontrak, dan dokumen pertanggungjawaban.
Mendesak pemeriksaan khusus terhadap paket pengecatan gedung UPTD Samsat Serang Kota senilai Rp200.160.000.
Meminta pemeriksaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional senilai Rp124.480.000.
Mendesak klarifikasi paket jasa kebersihan gedung senilai Rp181.500.000.
Meminta evaluasi paket BBM genset dan kendaraan Samling serta jasa internet, termasuk dasar penggunaan metode pengadaan dikecualikan.
Mendesak pemeriksaan paket pengiriman berkas KBMDU senilai Rp192.780.000.
Mendesak Inspektorat Provinsi Banten melakukan audit atau reviu sesuai kewenangannya.
Meminta aparat pengawasan dan aparat penegak hukum melakukan penelaahan apabila ditemukan bukti awal penyimpangan.
Mendesak Gubernur Banten melakukan evaluasi tata kelola anggaran dan pengadaan.
Meminta seluruh pihak terkait memberikan jawaban tertulis dan penjelasan secara transparan.
Meminta tindak lanjut sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti penyimpangan, ketidaksesuaian pekerjaan, atau kerugian keuangan daerah.
Aliansi menegaskan bahwa informasi dalam SIRUP merupakan data perencanaan pengadaan.
Oleh karena itu, nilai pagu dan jadwal yang tercantum tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Peduli Banten berharap pihak Bapenda Provinsi Banten dan UPTD Samsat Serang Kota Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka, objektif, dan disertai dokumen pendukung.
Aksi direncanakan diikuti sekitar 50 orang dengan membawa spanduk, poster, pengeras suara, dan bendera organisasi.
putera yudha
Headline