Headline
Hukum
Serang
0
Aliansi Kajian Monitoring Banten Laporkan Dugaan Pengutipan Uang Parkir Oleh Oknum Anggota Dallop Dishub Kota Serang Ke Kejari Serang
SERANG,Kalimati.id– Aliansi Kajian Monitoring Banten (KMB) secara resmi menyampaikan laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Senin (16 November 2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengutipan uang parkir kepada sejumlah juru parkir (JUKIR) oleh oknum anggota Pengendalian Operasional (DALLOP) Dinas Perhubungan Kota Serang di kawasan Royal Baru, Kota Serang.
Prayudha P Pradana selaku Koordinator Aksi sekaligus perwakilan Aliansi Kajian Monitoring Banten mengatakan, laporan pengaduan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Serang.
"Kami menduga terdapat aktivitas pengutipan sejumlah uang kepada juru parkir di kawasan Royal Baru yang dilakukan oleh oknum anggota DALLOP Dinas Perhubungan Kota Serang.
Oleh karena itu, kami meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Prayudha.
Menurutnya, setiap penerimaan uang yang berkaitan dengan retribusi parkir harus memiliki dasar hukum, mekanisme pemungutan yang jelas, pencatatan administrasi, serta pertanggungjawaban penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.
"Kami mempertanyakan, apabila benar terdapat pengutipan uang kepada JUKIR, atas dasar apa pungutan tersebut dilakukan? Apakah terdapat surat tugas, ketentuan tarif resmi, bukti penerimaan, dan apakah uang yang dikutip tersebut disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku?" tegasnya.
Prayudha juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan tuduhan atau menghakimi pihak tertentu.
Namun, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Dalam laporan tersebut, Aliansi-Kajian Monitoring Banten (KMB) menyampaikan sejumlah pokok permasalahan, di antaranya:
1.Dugaan pengutipan uang kepada juru parkir di kawasan Royal Baru.
2.Dugaan ketidaksesuaian mekanisme pengelolaan retribusi parkir.
3.Transparansi dan akuntabilitas penerimaan uang parkir.
4. Dugaan penyalah gunaan kewenangan oleh oknum petugas.
5.Perlunya pengawasan internal Dinas Perhubungan Kota Serang terhadap aktivitas anggota DALLOP di lapangan.
Aliansi Kajian Monitoring Banten juga meminta Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut, termasuk menelusuri dasar hukum pengutipan, surat tugas petugas, bukti penerimaan, serta aliran dana yang diduga berasal dari pengutipan kepada juru parkir.
"Kami berharap Kejaksaan Negeri Serang tidak hanya menerima laporan ini sebagai dokumen administrasi, tetapi juga menindaklanjutinya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar diproses secara profesional dan transparan," tambah Prayudha.
Selain itu, KMB mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang dan Inspektorat Kota Serang agar melakukan evaluasi serta pemeriksaan internal terhadap aktivitas anggota DALLOP yang bertugas di kawasan Royal Baru.
Menurut prayudha, pengelolaan retribusi parkir harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai terdapat praktik pengutipan yang tidak jelas dasar hukumnya sehingga berpotensi merugikan juru parkir maupun keuangan daerah.
Aliansi Kajian Monitoring Banten menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan serta tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
putera yudha
Headline