Cilegon
Headline
Hukum
0
Aliansi Kajian Monitoring Banten Layangkan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, Ke Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Cilegon, Soroti 6 Paket Pengadaan Berstatus Payment Outside System
CILEGON, Kalimati.id– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Kajian Monitoring Banten (ALIANSI-KMB) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025.
Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil penelaahan data pengadaan yang menjadi perhatian Aliansi-Kajian Monitoring Banten.
Berdasarkan data yang dikaji, dari total 29 paket pengadaan, terdapat 6 paket yang tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM dengan nilai akumulasi sebesar Rp.1.771.927.449 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
Aliansi menilai status tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon, khususnya terkait mekanisme pembayaran, proses pelaksanaan pekerjaan, pencatatan administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
Koordinator aksi aliansi Kajian Monitoring Banten (KMB) , Prayudha P Pradana, menegaskan bahwa langkah penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.
Menurutnya, pihak dinas perlu memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai alasan enam paket pengadaan tersebut tercatat dengan status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.
"Kami ingin mengetahui secara jelas apa yang menjadi dasar pencatatan status PAYMENT OUTSIDE SYSTEM tersebut.
Apakah mekanisme pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," tegas Prayudha.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta keterbukaan sejumlah dokumen pendukung, mulai dari nama dan kode RUP setiap paket pekerjaan, nilai pagu dan realisasi anggaran, nama penyedia barang dan jasa, dokumen kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran dan pencairan anggaran, hingga berita acara serah terima (BAST) pekerjaan.
Selain itu, Aliansi Kajian Monitoring Banten meminta adanya pemeriksaan terhadap kesesuaian antara nilai pembayaran dengan hasil pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
DESAK KLARIFIKASI DAN AUDIT INSPEKTORAT
1. Mendesak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon memberikan klarifikasi secara terbuka dan tertulis terkait seluruh paket pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.
2.Meminta keterbukaan informasi mengenai nama paket pekerjaan, kode RUP, nilai anggaran, nama penyedia, status pekerjaan, serta realisasi pembayaran.
3.Mendesak Inspektorat Kota Cilegon melakukan pemeriksaan dan audit terhadap paket-paket pengadaan yang tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.
4. Meminta pemeriksaan terhadap mekanisme pembayaran, dokumen pencairan, bukti transaksi, kontrak pekerjaan, serta berita acara serah terima hasil pekerjaan.
5. Mendesak Wali Kota Cilegon melalui Inspektorat Kota Cilegon melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas terkait.
6.Meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Mendesak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon memberikan jawaban dan klarifikasi resmi atas seluruh persoalan yang menjadi materi aksi.
Prayudha menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
Namun, setiap informasi dan temuan administratif yang menjadi perhatian publik harus dapat dijelaskan serta diverifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan instansi berwenang.
"Kami menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial. Kami tidak menghakimi, tetapi meminta fakta dibuka dan setiap dugaan ditindaklanjuti berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
KAWAL TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
Aliansi Kajian Monitoring Banten berharap Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Inspektorat Kota Cilegon, dapat merespons persoalan tersebut secara profesional dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Bagi Aliansi Kajian Monitoring Banten, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Melalui agenda penyampaian aspirasi tersebut, ALIANSI-KMB mengusung slogan:
"BUKA DATA, JELASKAN TRANSAKSI, TEGAKKAN AKUNTABILITAS!"
Transparansi adalah kewajiban, akuntabilitas adalah keharusan.
ALIANSI KAJIAN MONITORING BANTEN (ALIANSI-KMB)
Bersama Masyarakat Membangun Banten.
putera yudha
Cilegon