BPKP Evaluasi 5 Sektor Prioritas Nasional, Banten Perkuat Perencanaan APBD 2026

Serang, 27 Februari 2026 ,Kalimati.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan evaluasi program pemerintah secara nasional yang mencakup lima sektor utama, dengan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Evaluasi ini sekaligus menjadi bagian penting dalam penguatan proses pengumpulan informasi awal perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, guna memastikan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Lima sektor yang menjadi fokus evaluasi meliputi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan tekanan pangan. Kelima sektor tersebut termasuk dalam program hasil cepat yang menjadi perhatian Presiden, sehingga perlu dipastikan keselarasan implementasinya di tingkat daerah.

Perwakilan BPKP menegaskan bahwa kegiatan ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk perbaikan. Proses dimulai dengan pengumpulan pernyataan (asersi) dari manajemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait jumlah program dan kegiatan yang direncanakan. Data tersebut kemudian diverifikasi dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Evaluasi ini sejalan dengan tren penurunan kemiskinan dan permasalahan terkait pangan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan telah banyak mendapatkan intervensi sebelumnya. Kami ingin memastikan seluruh program benar-benar selaras dan berdampak,” ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPKP Rusdy Sofyan menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Menurutnya, tahapan awal ini menentukan kualitas kebijakan dan efektivitas belanja daerah.

Kepala Daerah Provinsi Banten menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia menilai evaluasi dari pihak eksternal sangat penting untuk memastikan efektivitas program serta keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD. Seluruh OPD diimbau segera menyerahkan data yang dibutuhkan dan berkoordinasi aktif agar proses berjalan lancar.

Apabila ditemukan program yang belum efektif, BPKP akan memberikan rekomendasi berupa refocusing atau realokasi anggaran, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah tahap verifikasi, akan dilakukan pemetaan serta identifikasi poin-poin kinerja yang masih perlu diperbaiki.

Melalui evaluasi nasional ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Banten dapat menyusun perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 yang lebih terarah, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.