DPUPR Banten Dorong Percepatan Jalan Desa, Program KIPRO Jadi Percontohan

Serang, Kalimati. Id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, ST., MT, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan berbagai terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas masyarakat.

Menurutnya, pada masa sebelumnya pembangunan jalan desa kerap menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kewenangan dan proses administrasi. Namun saat ini, melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, program pembangunan jalan desa telah memiliki dasar administrasi yang lebih jelas dan kuat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub). Kebijakan tersebut menjadi terobosan penting dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, setiap desa dapat mengajukan satu hingga beberapa proposal pembangunan jalan, tergantung kebutuhan serta panjang ruas jalan yang diusulkan. Skema ini memberikan fleksibilitas agar pembangunan dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang membutuhkan perbaikan akses.

Secara keseluruhan, panjang jalan yang menjadi sasaran program ini mencapai sekitar 2.500 kilometer. Sementara itu, target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 adalah pembangunan sekitar 50 kilometer jalan per tahun melalui program KIPRO sebagai tahap simulasi dan percontohan.

Pemerintah daerah juga mendorong adanya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar percepatan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. Dengan pendekatan kolektif tersebut, pembangunan yang semula ditargetkan 50 kilometer per tahun berpotensi meningkat hingga sekitar 100 kilometer per tahun, apabila didukung oleh kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah juga memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di daerah. Beberapa ruas jalan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang telah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai sekitar Rp55 miliar.

Meski demikian, sebagian besar program dari pemerintah pusat tersebut difokuskan pada jalan kabupaten, bukan jalan desa. Padahal, dalam praktiknya banyak jalan kabupaten yang juga berfungsi sebagai akses utama bagi masyarakat desa. Karena itu, sejumlah kepala desa turut mengusulkan perbaikan jalan kabupaten karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga desa.

Contohnya seperti ruas jalan Cikatomas–Tegalumbu di Kabupaten Lebak serta Batu Bantal–Banjar di Kabupaten Pandeglang, yang secara administratif merupakan jalan kabupaten namun menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat desa.

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa fokus utama pembangunan ke depan tetap pada peningkatan kualitas akses jalan desa, karena infrastruktur tersebut memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi desa.

Seluruh usulan dari desa dan kawasan akan terus dipetakan dan dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan serta manfaatnya bagi masyarakat. Melalui pendekatan berbasis kawasan, pemerintah berharap program pembangunan jalan desa dapat memberikan outcome yang lebih besar, memperkuat konektivitas wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.