BPN Banten Gandeng Untirta, Perluas Kolaborasi Pengembangan SDM dan Layanan Pertanahan

SERANG,Kalimati.id - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis menandatangani MoU (Nota Kesepahaman) bersama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai bentuk upaya membangun sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan, Selasa, (3/11/2026).

Harison menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan adalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, prosedur, dan mekanisme pelayanan pemerintah. Pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan, diharapkan dapat diakses dengan mudah, dipahami dengan baik, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. 

"Kami berkewajiban menyampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas bahwa layanan yang diberikan pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, seharusnya mudah diakses, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sepanjang prosedur dan prosesnya dipahami dengan baik," jelas Harison.

Lebih lanjut, Harison menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan melalui keterlibatan dosen, tenaga akademik, dan mahasiswa. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian, evaluasi program, kegiatan magang, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang berorientasi pada edukasi dan sosialisasi kebijakan pertanahan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas data pertanahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum. Menurutnya, masih terdapat data-data pertanahan lama yang membutuhkan verifikasi, pemetaan, dan pemutakhiran agar tidak menimbulkan potensi tumpang tindih bidang tanah.

"Pelayanan yang cepat hanya dapat diberikan ketika kualitas data sudah baik. Data pertanahan setidaknya mencakup dua aspek utama, yaitu data spasial dan data yuridis. Ketika kedua aspek tersebut memiliki kualitas yang baik dan saling sesuai, pelayanan yang cepat dapat diberikan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Harison turut menekankan pentingnya transformasi digital dan integrasi data antarlembaga dalam mendukung modernisasi pelayanan pertanahan. Penerapan sertifikat elektronik dan integrasi data dengan berbagai instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Namun demikian, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mengingat masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis, perbedaan tata kelola data, ego sektoral, hingga keamanan informasi.

"Kita tidak dapat lagi bekerja secara sektoral atau dalam silo-silo kelembagaan. Apabila data yang dimiliki masing-masing instansi tidak terhubung, integrasi pelayanan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik," tambah Harison.

Menanggapi peluang kerja sama tersebut, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fatah Sulaiman menyampaikan kesiapan untuk mendukung berbagai program kolaborasi melalui pemanfaatan sumber daya akademik dan mahasiswa. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui program KKN Tematik.

Universitas memiliki potensi pelibatan mahasiswa dalam jumlah besar, yang diperkirakan mencapai sekitar 6.000 mahasiswa setiap tahunnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan pertanahan, edukasi masyarakat, serta pendampingan dalam berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan pertanahan.

Pihak universitas juga menyampaikan bahwa kerja sama dapat diperluas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, program pendidikan lanjutan bagi pegawai, serta pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

"Kami memiliki sejumlah potensi dan sumber daya akademik yang dapat dikolaborasikan. Salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Program KKN Tematik dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanaha,"tutur Rektor Fatah.

Tidak hanya pada bidang pendidikan, kerja sama juga berpeluang dikembangkan dalam pengamanan aset institusi. Pihak universitas berharap adanya dukungan dari BPN dalam proses inventarisasi, verifikasi, penataan, serta pengamanan aset tanah yang dimiliki universitas guna memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi diharapkan tidak hanya membangun hubungan kelembagaan secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan program-program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan turut didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Adhi Maskawan; Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Ferdiansyah.