Pembangunan Jalan Cangkudu–Cisoka: Kami Apresiasi Pembangunannya, Tetapi Pertanyaan Publik Jangan Diabaikan

TANGERANG, Kalimati.id  — Aliansi Peduli Banten memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang melakukan rekonstruksi Jalan Cangkudu–Cisoka dan secara langsung ditinjau oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Berdasarkan pemberitaan terbaru Pemerintah Kabupaten Tangerang, ruas Jalan Cangkudu–Cisoka memiliki panjang sekitar 4 kilometer, dengan kerusakan sekitar 1,581 kilometer. Pemerintah daerah melakukan rekonstruksi sepanjang 1,380 kilometer melalui dua segmen dengan total anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12.117.354.000 dan masa pelaksanaan 150 hari kalender.

Aliansi Peduli Banten mendukung pembangunan tersebut.

Namun, Aliansi juga ingin menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan tidak berarti menghentikan fungsi kontrol sosial masyarakat.

PERTANYAAN ALIANSI BELUM DIJAWAB

Sebelumnya, Aliansi Peduli Banten telah menyampaikan sejumlah pertanyaan publik melalui pemberitaan mengenai proyek Rekonstruksi Jalan Cangkudu–Cisoka.

Dalam pemberitaan tersebut, Aliansi mempertanyakan antara lain data tender, HPS, nilai kontrak, kronologi proses pengadaan, dokumen perencanaan, pelaksana pekerjaan, pengawasan serta pelaksanaan fisik di lapangan.

Sampai munculnya pemberitaan terbaru mengenai kunjungan Bupati Tangerang ke lokasi, Aliansi Peduli Banten belum memperoleh jawaban atau klarifikasi substantif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Karena itu, Aliansi mempertanyakan:

Apakah pemerintah hanya akan menyampaikan progres pembangunan kepada publik, sementara pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek sebelumnya belum dijawab?

Bagi Aliansi Peduli Banten, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan.

KAMI TIDAK MENUDUH, KAMI MEMINTA DATA DAN KLARIFIKASI

Aliansi Peduli Banten kembali menegaskan bahwa sorotan sebelumnya bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran.

Kami justru meminta agar seluruh pihak terkait membuka data dan dokumen sehingga masyarakat dapat melihat secara objektif apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara resmi, termasuk kronologi proses tender Segmen 2, HPS, nilai kontrak, dokumen pengadaan, serta hubungan antara proses tender dengan tanggal dimulainya pekerjaan di lapangan.

Apabila seluruh proses telah sesuai ketentuan, maka jawaban dan dokumen resmi justru akan menjadi alat klarifikasi terbaik bagi pemerintah.

ANGKA Rp12,1 MILIAR HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pemberitaan terbaru menyebut total anggaran penanganan ruas Cangkudu–Cisoka mencapai Rp12.117.354.000. Pekerjaan dibagi menjadi dua segmen, yakni 691 meter dan 689 meter, dengan konstruksi beton ketebalan 30 sentimeter dan mutu beton Fs 45 MPa.

Dengan nilai anggaran miliaran rupiah tersebut, masyarakat berhak mengetahui secara transparan:

1. Siapa penyedia pekerjaan masing-masing segmen?

2. Berapa nilai kontrak masing-masing segmen?

3. Berapa HPS masing-masing paket?

4. Bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan?

5. Siapa PPK dan konsultan pengawas?

6. Apa dasar perhitungan volume dan harga satuan pekerjaan?

7. Bagaimana spesifikasi teknis dituangkan dalam kontrak?

8. Bagaimana mekanisme pembayaran berdasarkan progres pekerjaan?

9. Bagaimana pengawasan mutu beton dan ketebalan konstruksi dilakukan?

10. Bagaimana mekanisme pemeliharaan setelah pekerjaan selesai?

Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan wajar masyarakat terhadap proyek yang menggunakan APBD.

SOAL 201 METER YANG BELUM DITANGANI

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 201 meter jalan rusak yang belum ditangani pada tahun 2026 dan direncanakan dilanjutkan pada 2027 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Aliansi Peduli Banten meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar teknis dan anggaran atas bagian jalan tersebut.

Bukan untuk menyalahkan pemerintah, tetapi agar masyarakat memahami secara jelas:

mengapa 1,380 kilometer ditangani pada tahun 2026, sementara sekitar 201 meter ditunda hingga 2027, dan bagaimana perencanaan anggarannya disusun.

JANGAN SAMPAI KUNJUNGAN LAPANGAN MENUTUP PERTANYAAN PUBLIK

Aliansi Peduli Banten menghormati kunjungan Bupati Tangerang ke lokasi proyek sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.

Namun, kunjungan lapangan dan pernyataan target penyelesaian bukanlah jawaban terhadap pertanyaan mengenai proses pengadaan.

Masyarakat membutuhkan dua hal sekaligus:

Pertama, jalan yang bagus dan berkualitas.

Kedua, proses pembangunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

ALIANSI PEDULI BANTEN MEMINTA KLARIFIKASI TERBUKA

Oleh karena itu, Aliansi Peduli Banten meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk memberikan klarifikasi resmi terhadap pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya.

Aliansi juga meminta agar informasi terkait proyek tersebut dapat dibuka secara transparan, khususnya:

RUP – HPS – BOQ – dokumen pemilihan/tender – penetapan pemenang – SPPBJ – kontrak – SPMK – progres pekerjaan – konsultan pengawas – dokumen pembayaran/termin – hingga dokumen serah terima pekerjaan.

Aliansi Peduli Banten siap menguji seluruh informasi tersebut berdasarkan dokumen resmi dan kondisi faktual di lapangan.

PENUTUP

Aliansi Peduli Banten tidak ingin pembangunan infrastruktur terganggu oleh polemik.

Sebaliknya, kami ingin pembangunan berjalan bersih, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu kami tegaskan:

«“Kami mendukung Jalan Cangkudu–Cisoka dibangun dan diselesaikan tepat waktu. Tetapi kami juga meminta pertanyaan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan jangan dibiarkan tanpa jawaban. Kalau semua proses sudah sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan kepada publik. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bukti bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.”»

ALIANSI PEDULI BANTEN

Kontrol Sosial | Transparansi | Akuntabilitas | Kepentingan Masyarakat khususnya Tangerang - Banten.